• Home
  • Berita Foto
  • SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

Jakarta - BPKN mengadakan acara Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Kecamatan Cempaka Putih yang bertempat di Aula Kecamatan Cempaka Putih, Rabu (27/11).


Hadir dalam acara tersebut Bambang Sumantri selaku Komisioner Komunikasi dan Edukasi BPKN, Andri Ferdian selaku Camat Cempaka Putih, Muhamad Chozin Amirullah selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Anton selaku Tim Gerakan Komunitas SABARAHA (Sadar Bahaya Radiasi Handphone) serta jajaran  Kecamatan Cempaka Putih dan masyarakat sekitar.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

Andri Ferdian selaku Camat Cempaka Putih membuka secara langsung acara tersebut.

"Kecamatan Cempaka Putih memberikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh BPKN RI, terhadap Kecamatan Cempaka Putih untuk pelaksanaan edukasi perlindungan konsumen  yang nantinya jajaran instansi Kecamatan dan masyarakat paham akan hak - hak konsumen yang sering diabaikan, bisa memberikan pencerahan ilmu tentang hak dan kewajiban  konsumen".

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

Bambang Sumantri menyatakan dalam sambutannya bahwa "Di Era digital, masyarakat harus melek mata terhadap kasus - kasus pelanggaran perlindungan konsumen saat ini sehingga nantinya punya kendali atas aliran  data dan informasi yang serba digital".

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

Pada kesempatan yang kedua, Muhamad Chozin, menyampaikan hal lain Permasalahan yang paling banyak masalah perumahan dan menekankan tentang pergub 132 Tahun 2018, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang nantinya akan mempersulit bagi pengembang,pengelola rumah susun atau apartemen yang menyusahkan penghuninya, seperti sebagian kasus soal surat landas tidak jelas, bayar listrik di mark up, yang berhubungan dengan operasional".