Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria Di Kota Pontianak

Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria Di Kota Pontianak

 

Hari ini Dr. Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN menghadiri undangan Kementerian PUPR RI sebagai Narasumber Dalam Acara Talkshow/Woorkshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria di Hotel Harris Kota Pontianak.

Acara ini dihadiri  dari perwakilan Kementerian/lembaga, DPRD Kalimantan Barat, Dinas Yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Dinas yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan (Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur & Kalimantan Utara), Dinas yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera ( Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceeh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung & Lampung), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan  Sumatera serta Perbankan.

 

Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria Di Kota Pontianak

 

Acara ini dibuka oleh Ibu Ir. Irma Yanti, MT,  Sesditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum seluruh kebutuhan perlindungan konsumen dengan sharing terkait permasalahan di bidang penyelenggaran pembiayaan perumahan. Beliau juga berharap dengan kegiatan ini diharapkan pemerintah pusat dapat menciptakan kecerian antara Konsumen dan pemangku kepentingan di sektor perumahan didaerah Kalimantan Barat. Kepada para peserta beliau berpesan agar dengan terlaksananya workshop ini para peserta dapat memahami permasalahan perlindungan konsumen disektor Perumahan serta dapat menghasilkan optimalisasi di Bidang pembiayaan Perumahan.

Keynote Specch Drs. Sekundus, MM Asisten III Pemprov Kalbar, dalam sambutannya beliau menyampaikan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikah pemahaman kepada peserta yang hadir dalam memahami regulasi sektor perumahan karena sektor perumahan adalah sektor yang multisektoral dan kegiatan ini akan terterjalin kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan Kementerian PUPR terkait pembangunan dan penyedian air bersih dll.

 

Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria Di Kota Pontianak

 

Kegiatan ini menghadirkan 4 (empat) Narasumber yaitu Dr. Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN ”Penanganan Pelanggaran Hak Konsumen Bidang Pembiayaan Perumahan”, Nina Mora, Direktur Pemberdayaan Konsumen dengan Paparan ”Kebijakan Perlindungan Konsumen sesuai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Ir. Abram Elsajaya Barus , Sekretaris Badan Pengatur Japan Tol Kementerian PUPR dengan Paparan ”Success Story Perlindungan Konsumen dalam Penyyelenggaran Tol” dan Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI dengan Paparan ”Permasalahan Konsumen Indonesia di Bidang Pembiayaan Perumahan”.

Dalam Paparannya Ibu nina Mora menyampaikan bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia saat ini 41,70 (2019) yaitu masih padalevel paham. Sasaran pembinaan Direktorat Pemberdayaan Konsumen atau Pemerintah saat ini adalah memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban konsumen kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang membeli perumahan terjebak didalam klausula baku. Beliau berharap konsumen perlu memperhatikan klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha.

Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN menyampaikan dalam materi paparannya bahwa Permasalahan yang dihadapi konsumen sangat mendasar dan dari data pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN total 2.379 Pengaduan sebanyak  63,34 % persen adalah pengaduan dari sektor perumahan. Permasalahan Konsumen Perumahan terjadi mulai dari pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi jual beli perumahan.

Banyaknya masyarakat bertransaksi dalam jual beli perumahan ini melalui bank selaku lembaga pembiayaan dapat dirangkum sebagai berikut:

1.    Proses Pra-Pembangunan (Pra-Transaksi), insiden hak konsumen banyak menyangkut ketidak jelasan status lahan rumah yang dijual oleh pengembang dan langkah pemasaran yang tidak sesuai dengan aturan oleh pengembang.

2.  Proses Pembangunan(Transaksi), insiden hak konsumen yang terjadi menyangkut lemahnya upaya perlindungan konsumen terhadap aspek perikatan jual beli antara pengembang, konsumen dan bank (lembaga pembiayaan).

3.      Proses Pasca Pembangunan (Pasca Transaksi), insiden hak konsumen banyak menyangkut sengketa terkait kualitas unit rumah (sarana dan prasarana), PPJB dan AJB yang tidak sesuai, dan terkait konsumen rumah susun menghadapi ketidak jelasan yang menyangkut hak ruang milik bersama, sistem, struktur dan pola pengelolaan, pembiayaan pengelolaan segala variannya.

 

 

Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria Di Kota Pontianak

 

Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI memyampaikan bahwa YLKI telah menerima pengaduan konsumen 1.871 Kasus. Pengaduan konsumen tersebut diklasifikasikan menjadi Bank, Pinjol, Perumahan, Belanja Online dan Leasing dan pengaduan pada tahun 2019 yang paling tinggi adalah terkait Jasa Keuangan. Musabab pengaduan konsumen yang diterima oleh YLKI dapat kami kategorikan menjadi Konsumen terjebak pada promosi pengembang, Konsumen tidak membaca promosi dan Kontrak Perjanjian Detail, Strategi Marketing, Perizinan belum beres, baru izin lokasi sudah menjual ke konsumen, Pengawasan yang lemah oleh regulator dan Jebakan Betmen klasula Baku pada perjanjiam standar.

Terkait pengaduan rumah subsidi YLKI mengkategorikan permasalahan sebagai berikut Lokasi jauh dari keramaian berefeknakses air bersih, sulitnya transportasi umum, jauh dari fasum seperti sekolah, puskesmas dan masjid, Penambahan jumlah kamar sehingga rumah lebih mahal dan Subsidi KPR dicabut ditengah jalan karena konsumen naik gajinya.

Ir. Abram Elsajaya Barus, Sekretaris Badan Pengatur Japan Tol Kementerian PUPR menyampaikan dalam paparannya bahwa saat ini capaian pembangunan jalan tol dari Tahun 2015 - 2019 realisasi sepanjang 1.298 KM dengan Target Capaian 1.852 KM dan target 2020 - 2024 sepanjang 2.724 KM. Target adalah menyambungkan tol dipulau Sumatera dari Lampung sampai Aceh yang saat baru sampai palembang.

Kesimpulan kegiatan ini adalah perlu adanya Pengawasan regulator lebih optimal untuk sektor perumahan, Metode penjualan pre project selling bermasalah perlu pengawasan ekstra, Konsumen terjebak gimmick marketing, tidak membaca syarat ketentuan yang berlaku dan Kemudahan complaint handling.