• Home
  • Berita Foto
  • Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets

Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets

 Dialogue on Digital Consumer Protection with  Emerging Markets

 

Rabu 14 April 2021, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) menyelenggarakan  1st Trilateral Working Meeting “Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets” secara virtual dengan mengundang perwakilan dari 3 negara, yakni Jerman, Indonesia dan Cina. Lembaga yang menjadi representasi ketiga negara adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dari Indonesia, The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection/Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) dari Jerman, dan State Admistration for Market Regulation / China Consumers Association (SAMR / CCA) dari Cina.

 

Dalam pertemuan ini, BPKN diwakili oleh Rizal E.Halim (Ketua BPKN-RI), Megawati Simanjuntak (Anggota Komisi 1 BPKN-RI), Haris Munandar N (Ketua Komisi IV BPKN-RI), Slamet Riyadi (Anggota Komisi 1 BPKN-RI), Heru Sutadi (Anggota Komisi 2 BPKN-RI) dan Mariolegi (Kepala Bagian Komisi 1 BPKN-RI) .

 

 Dialogue on Digital Consumer Protection with  Emerging Markets

 

Rapat kerja diawali dengan pemaparan setiap lembaga. Megawati Simanjuntak yang mewakili BPKN memaparkan tentang kontruksi kelembagaan Perlindungan Konsumen Nasional menurut UUPK yang terdiri dari Pemerintah, BPKN, BPSK, LPKSM, Pelaku Usaha, dan Konsumen serta arah kebijakan BPKN periode 2020 – 2023. Pemaparan berikutnya berasal dari State Admistration for Market Regulation dan China Consumers Association, dan diakhiri oleh The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection/Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV).

 

 

 Dialogue on Digital Consumer Protection with  Emerging Markets

 

Rapat kerja selanjutnya mendengarkan paparan hasil kajian Profesor Dr. Peter Kenning dari Universitas Duesseldorf  dengan topik “Studi Komparatif Internasional Tentang Risiko Perdagangan Online”. Kajian yang dilakukan di empat negara ini (Jerman, Brazil, Indonesia dan Cina) menyimpulkan adanya permasalahan dibidang e-commerce yang dialami oleh keempat negara cenderung sama, yakni aliran barang, fitur produk tidak tersedia atau janji dari pelaku usaha yang tidak ditepati (misalnya pengembalian produk). Resiko terkait level produl formal juga menjadi isu. Contohnya banyak produk dan merek palsu yang dijual, yang kelihatannhya menjadi masalah di empat negara yang dikaji. Dilihat dari tahapan pembelian, banyak masalah dan resiko yang terindetifikasi pada fase ex-post atau fase pasca pembelian. Khusus untuk Indonesia, masalah yang dialami oleh banyak konsumen e-commerce adalah garansi dan klaim refund yang sulit dilakukan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat kerja ini, akan dilaksanakan pertemuan secara periodik untuk membahas berbagai masalah perlindungan konsumen dari berbagai negara. “Diharapkan, melalui pertukaran informasi antar negara ini akan dapat memberikan masukan penanganan masalah-masalah insiden perlindungan konsumen di Indonesia”, pungkas Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN.